VLOG

Aburizal: BBM Naik, Sekolah Gratis 12 Tahun

Pemerintah agar mengalihkan sebagian dana pengurangan subsidi untuk infrastruktur.
Rabu, 29 Februari 2012
Oleh : Arinto Tri Wibowo
Kenaikan harga BBM, sedikit atau banyak, akan menambah beban pengeluaran masyarakat.

VIVAnews - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, memahami alasan kuat dari kebijakan pemerintah yang berencana mengurangi subsidi sekaligus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah juga harus memberikan kompensasi yang jelas dan bermanfaat untuk rakyat atas kebijakan tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu mengatakan, kenaikan harga BBM, sedikit atau banyak, tentu akan menambah beban kebutuhan atau pengeluaran masyarakat. Biaya hidup pun akan meningkat, sehingga perlu ada kebijakan khusus untuk mengurangi beban tersebut.

"Bisa dilakukan dengan beasiswa (sekolah) gratis selama 12 tahun, atau dengan meningkatkan program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat)," ujar Aburizal di sela kunjungannya ke Sukabumi dalam kegiatan bertajuk Safari Jawa I, Rabu, 29 Februari 2012.

Aburizal juga meminta pemerintah agar mengalihkan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari hasil pengurangan subsidi BBM tersebut untuk membangun infrastruktur, seperti jalan raya, jalan tol, jembatan, dan sarana pelayanan kesehatan. Pengalihan subsidi seperti itu dinilainya akan lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Sebelumnya, dua politikus Golkar di DPR RI, Aziz Syamsuddin dan Satya W Yudha, mengusulkan kepada pemerintah agar mengalokasikan dana penghematan subsidi BBM untuk rakyat miskin, jika pilihannya memang harus dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Upaya itu harus pula didukung data akurat dari sensus penduduk keluarga miskin, sehingga bisa tepat sasaran dan berkeadilan.

Pemerintah, menurut Satya W Yudha, sebaiknya memberikan jaminan pembangunan infrastruktur energi maupun non-energi seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya sebagai progam konkret penghematan anggaran dari berkurangnya subsidi energi dalam APBN.

Meski mendukung kenaikan harga BBM, yang rasional dan proporsional, menurut dia, Partai Golkar menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik sebesar 10 persen bagi pelanggan di atas 900 VA. Apalagi, jika dilakukan bersamaan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tahun ini.

Ia meminta pemerintah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional PT Perusahaan Listrik Negara dan mendorong penggunaan atau pemanfaatan energi lainnya sebagai pengganti BBM. Tujuannya untuk mengoptimalkan pembangkit listrik.

Laporan: M Arief Hidayat, eh

TERKAIT